SISTEM HUKUM NASIONAL

Posted by : Unknown Rabu, 24 April 2013

Menurut Sudikno Mertokusumo “sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat”.

a. Sistem Hukum

Dengan demikian untuk mencapai tujuan hukum adalah satu kesatuan diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem tersebut.

Uraian mengenai pengertian sistem hukum mengacu pada pokok bahasan yang dikemukakan dalam bahan kuliah PIH mengenai sistem hukum dan komponen-komponennya.

b. Pluralisme Sistem Hukum

Pengertian pluralisme hukum ialah “berlakunya beberapa sistem hukum dalam waktu yang bersamaan dan pada suatu wilayah tertentu.” Dewasa ini hukum Nasional Indonesia berada dalam keadaan pluralisme tersebut, yaitu berlaku sistem Hukum adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Pluralisme hukum itu ada terutama di bidang hukum Perdata.

Walaupun politik hukum Indonesia menuju ke arah unifikasi dan kodefikasi hukum, namun dalam kenyataannya unifikasi hukum tersebut belum berhasil diterapkan diseluruh bidang hukum, terutama unifikasi dibidang hukum Perdata (perkawinan dan waris). Kesulitan unifikasi dibidang hukum Perdata tersebut disebabkan karena bidang hukum Perdata merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif. Berbeda penerapan unifikasi di bidang hukum publik, lebih mudah, karena bidang hukum publik bersifat netral.

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, pluralisme hukum tersebut dipertegas dengan diberlakukannya pasal 163 I.S. tentang penggolongan penduduk dan pasal 131 IS tentang hukum yang berlaku.